Jakata, Indonesia memiliki lebih dari 4.700 kampus—lebih banyak daripada China jika dihitung per kapita. Ironisnya, negeri dengan universitas yang berlimpah justru miskin teknokrat. Yang tumbuh bukan budaya ilmu pengetahuan, tetapi budaya “asal bunyi” pejabat yang memerintah dengan persepsi, bukan data; dengan intuisi politik, bukan sains. Fenomena ini paling telanjang terlihat pada bencana iklim Sumatera 2025.
Perubahan iklim bukan kejutan. Bukan black swan. Bukan musibah tak terduga. Sains sudah puluhan tahun menulis. Siklon tropis akan semakin intens di kawasan ekuator akibat pemanasan laut. Curah hujan ekstrem meningkat secara eksponensial mengikuti Persamaan Clausius–Clapeyron. Risiko banjir bandang naik jika deforestasi mencapai >30% area tangkapan air. Longsor meningkat ketika kemiringan lereng >25° kehilangan akar pohon dalam radius 50 meter.
Bahkan BMKG pun telah memberi early warning sebulan sebelum kejadian, lengkap dengan peta risiko. Tapi pejabat daerah hingga pusat menganggapnya “sekadar cuaca buruk musiman”. Itu fakta bahwa pejabat kita itu miskin literasi , sama sepeti rakyat yang memilih. Faktanya negara tidak bergerak. Setidaknya ungsikan rakyat ke tempat aman. Itupun tidak! Dan ketika bencana datang, mereka tampak terkejut, dan response cepatnya “ ah itu hanya rame di medsos! “ Kan benar benar tolol. Dan lucunya kita bayar orang tolol itu bekerja urus kita.
Dalam literatur hidrologi, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah organ vital ekosistem. Kaidah ilmiah dasarnya jelas: Hukum Hidrologi. “Hulu harus steril dari industri ekstraktif.” Tidak boleh ada tambang emas, nikel, batu bara, HTI, sawit, perkebunan monokultur apa pun. Karena hulu adalah spons alami penahan air. Ia menyimpan, menahan, dan melepaskan air perlahan. Jika spons itu dibakar, ditebang, atau dikupas, air berubah menjadi amuk.
Apa yang dilakukan pemerintah?
Justru memberikan:
• izin tambang di hulu DAS,
• izin HTI,
• izin sawit,
• bahkan menyetujui perubahan fungsi kawasan lindung atas nama “hilirisasi”.
Itu bukan sekadar salah. Itu melanggar textbook ilmu lingkungan kelas dasar. Ya mau gimana lagi ? Pejabat kita engga pernah mau baca dan miskin literasi. Bencana Indonesia sebenarnya adalah memilih rezim dunguk mengurus negara.
“Hilir harus dijaga dengan hutan bakau.” Karena Hutan bakau adalah benteng alami:
• menahan abrasi,
• meredam gelombang,
• menstabilkan sedimen,
• dan menyaring intrusi air laut.
Yang dilakukan politik?
Justru menebang mangrove dan memberi izin untuk:
• food estate,
• tambak ekspansif,
• reklamasi tak terkendali.
Itu seperti membongkar pintu rumah ketika badai mendekat. Kan tolol nya kebangetan. Makanya mereka engga merasa bersalah, berdrama peduli rakyat miskin tapi gaya hidup hedonisme dan megalomania. Udah tolol punya penyakit mental lagi. Kacau akhlak! Itulah bencana sesungguhnya dalam peradaban Indonesia dulu dan kini…akhlak error!
