Pemandangan saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan duduk santai sementara sejumlah staf berebut membersihkan sepatu dan celananya—bahkan sampai jongkok di hadapan publik—bukan sekadar momen biasa. Ia adalah cermin relasi kuasa yang telanjang, disaksikan langsung oleh masyarakat.
Masalah utamanya bukan soal sepatu kotor. Masalahnya adalah simbol.
Di negeri yang katanya menjunjung gotong royong dan kesetaraan, justru tersaji adegan yang mengingatkan kita pada budaya feodal: pejabat duduk, bawahan merendah. Padahal para staf itu bukan pelayan pribadi. Mereka adalah aparatur negara, manusia yang punya martabat, harga diri, dan tanggung jawab profesional.
Yang membuat situasi ini terasa makin getir adalah konteksnya. Ini terjadi di lokasi SPPG—tempat yang setiap hari diisi oleh pekerja lapangan yang sejak subuh berjibaku memasak, mengangkat, membersihkan, dan memastikan gizi rakyat terpenuhi. Di ruang yang seharusnya menampilkan semangat pelayanan publik, justru yang tampil adalah hierarki kekuasaan yang kaku dan tak peka.
Pertanyaannya sederhana tapi penting:
Apakah benar seorang menteri tidak bisa membersihkan sepatunya sendiri?
Atau ini sudah menjadi kebiasaan: semakin tinggi jabatan, semakin rendah orang lain harus merendah?
Tidak ada aturan yang mewajibkan staf berjongkok membersihkan sepatu atasan. Maka jika itu terjadi, ada dua kemungkinan:
perintah yang tak terucap, atau budaya takut yang sudah mengakar.
Keduanya sama-sama bermasalah.
Pejabat publik seharusnya memberi teladan, bukan tontonan yang melukai rasa keadilan sosial. Kepemimpinan bukan tentang dilayani, tapi tentang melayani tanpa membuat orang lain kehilangan martabatnya.
Mungkin bagi sebagian orang, ini dianggap sepele. “Ah, cuma bersihin sepatu.”
Tapi sejarah mengajarkan: kerusakan etika kekuasaan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan.
Jika di depan rakyat saja pemandangan seperti ini terjadi, publik berhak bertanya:
bagaimana perlakuan di balik pintu tertutup?
Negara ini tidak kekurangan pejabat.
Yang sering kurang justru kepekaan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan singgasana.
Dan rakyat, sekali lagi, hanya bisa melihat— siapa yang duduk dengan nyaman,
dan siapa yang harus jongkok demi kekuasaan.
