Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan lonjakan signifikan pada anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini dipatok sebesar Rp 335,2 triliun, naik tajam dari outlook tahun 2025 yang berada di angka Rp 247,5 triliun.
Kenaikan drastis ini diumumkan bertepatan dengan peringatan HUT TNI ke-80 pada Oktober 2025, menegaskan ambisi “pertahanan total” untuk menciptakan efek gentar (deterrence) di kawasan Indo-Pasifik.
Alokasi Penggunaan Anggaran:
1. Aktivasi Kontrak Tertunda: Dana ini difokuskan untuk membiayai dan mengaktifkan kontrak pengadaan alutsista dari periode Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024 yang sebelumnya belum terealisasi.
2. Kemandirian Industri: Prioritas pada peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan transfer teknologi melalui kolaborasi strategis dengan negara mitra seperti Prancis dan Korea Selatan.
3. Modernisasi: Peremajaan “mesin perang” TNI untuk menghadapi dinamika geopolitik yang semakin panas.
