(Hadipras)
Dalam diskursus kebijakan publik, kita mengenal istilah _’policy slippage’_, sebuah kondisi dimana visi besar di tingkat puncak berubah menjadi anomali saat menyentuh bumi.
Kasus impor 105.000 unit kendaraan dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah potret sempurna dari “robotisme birokrasi”.
Disini, tim implementasi bekerja dengan logika efisiensi mekanis dengan kacamata kuda, namun abai terhadap ekosistem besar ekonomi-politik nasional.
Masalah utama dalam ‘skandal’ ini bukanlah sekedar angka Rp24,66 triliun, melainkan putusnya koneksi antar-kebijakan. Presiden Prabowo sering mendengungkan Asta Cita, yang pilar utamanya adalah hilirisasi dan penguatan industri domestik.
Namun, tim di Agrinas -yang dipimpin oleh sosok loyalis- nampaknya menterjemahkan instruksi “cepat dan murah” secara harfiah tanpa filter sensitivitas nasional.
Mereka bekerja layaknya robot: ada perintah pengadaan, ada anggaran, cari harga termurah, eksekusi!. Mereka melupakan bahwa setiap rupiah belanja negara adalah instrumen politik ekonomi.
Memilih produk impor di tengah isu deindustrialisasi dan perjuangan Local Content (TKDN) adalah bentuk kenaifan yang fatal. Argumentasi bahwa kapasitas produksi lokal tidak cukup sebenarnya adalah pengakuan atas kegagalan koordinasi lintas sektoral.
Alih-alih membina industri dalam negeri untuk ekspansi, tim implementasi justru memilih jalan pintas “instan”.
Menarik untuk melihat fenomena ini sebagai upaya “pembersihan jejak” dari rezim sebelumnya yang sangat China-oriented. Memilih India (Tata dan Mahindra) dibanding produsen China yang sudah memiliki pabrik di Indonesia (seperti Wuling atau DFSK) mengandung pesan geopolitik yang kuat:
“Diversifikasi Mitra”.
India menawarkan “mekanik murni”—mesin diesel yang tangguh untuk medan berat, dengan harga 50% lebih murah dari pasar lokal. Namun, ada potensi pengaburan persepsi di sini. Tim implementasi mungkin merasa menggunakan produk India lebih “aman” secara politik dari serangan isu “dominasi China” yang sensitif di basis pendukung pemerintah.
Sayangnya, mereka terjebak dalam ilusi, ibarat mengganti satu ketergantungan (China) dengan ketergantungan baru (India), sambil tetap mematikan potensi industri otomotif dalam negeri.
Meskipun data resmi menyebutkan ini hasil tender terbuka, aroma crash program sering kali menjadi celah bagi masuknya pengaruh yang sempit. Jika ada “pembisik” di balik kebijakan ini, kemungkinan besar itu adalah bisikan kepanikan: “Kita butuh unit sekarang, industri lokal terlalu lambat.”
Logika ini sangat berbahaya. Kebijakan publik yang baik tidak hanya diukur dari “barang sampai tepat waktu,” tapi dari sejauh mana ia memperkuat struktur ekonomi domestik.
Mengabaikan keberatan dari Kadin, IMI, dan Serikat Buruh menunjukkan bahwa rantai komando ini berjalan di ruang hampa. Mereka merasa benar secara administratif (patuh aturan tender), namun salah secara substansi kenegaraan.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa loyalitas kepada pimpinan saja tidak cukup. Dibutuhkan kecerdasan kontekstual.
Rantai komando yang naif hanya menghasilkan “kemenangan diatas kertas” (anggaran hemat, unit tersedia) namun menderita “kekalahan di lapangan” (sentimen negatif publik dan cacatnya narasi kemandirian).
Jika kebijakan ini tidak segera direview, akan menjadi monumen kontradiksi bagi pemerintahan yang ingin menegakkan kedaulatan ekonomi.
Kedaulatan tidak dibangun dengan mengimpor kemandirian dari negara lain -baik itu dari China maupun India- tetapi dengan memberi ruang bagi industri sendiri untuk tumbuh dan berdaulat di tanahnya sendiri, yang sedang terkena ‘sakit deindustrialisasi dini’.
Inilah ironi robotisme birokrasi: sangat teliti menghitung penghematan ‘harga rupiah’, namun sangat buta menghitung ‘harga diri’ industri bangsa.
Kadang, ‘pembisik’ terbaik adalah angka-angka murah dari luar negeri, yang membisikkan kenyamanan instan sambil perlahan membius nalar industri dalam negeri hingga mati suri.
