Ketegangan antara dua kekuatan besar Teluk, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), semakin memanas di wilayah Yaman. Gubernur Provinsi Hadramout yang didukung Arab Saudi mengumumkan operasi militer untuk mengambil alih posisi strategis dari tangan Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA, Jumat (2/1/2026).
Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik Yaman, di mana keretakan antara Riyadh dan Abu Dhabi mulai terbuka lebar sejak Desember lalu. Kedua negara yang dulunya merupakan pilar keamanan regional kini melihat kepentingan mereka saling bertentangan, mulai dari pengaruh geopolitik hingga kuota minyak.
Pemerintah Yaman yang didukung Saudi secara resmi menunjuk Gubernur Hadramout, Salem Ahmed Saeed al-Khunbashi, untuk memegang kendali penuh atas pasukan “Homeland Shield” (Perisai Tanah Air). Gubernur diberikan otoritas militer, keamanan, dan administrasi penuh di provinsi wilayah timur tersebut untuk memulihkan ketertiban.
“Ini bukan deklarasi perang,” tegas Gubernur al-Khunbashi dalam pidatonya di TV Yaman. Ia menambahkan bahwa operasi damai ini bertujuan untuk mencegah penggunaan barak militer sebagai ancaman keamanan dan melindungi Hadramout dari kekacauan.
Namun, pernyataan ini ditanggapi dingin oleh pihak lawan. Juru bicara STC, Mohammed al-Naqeeb, menyatakan melalui platform X bahwa pasukan mereka berada dalam status siaga penuh di seluruh wilayah dan memperingatkan akan memberikan respons keras jika diperlukan.
Eskalasi di lapangan merembet ke sektor transportasi udara. Bandara Internasional Aden, gerbang utama Yaman di luar kendali Houthi, dilaporkan lumpuh total sejak Kamis hingga Jumat. Penutupan ini terjadi setelah kedua belah pihak saling lempar tuduhan.
Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman, Mohammed Al-Jaber, menuduh pemimpin STC, Aidarus Al-Zubaidi, secara sengaja menolak izin mendarat bagi pesawat yang membawa delegasi Saudi yang berniat mencari solusi krisis.
#saudi #uea #konflik #berita #terbaru
