Bagaimana ini Bangnda ku kok bisa sampe komentar kayak begini. Begini ya abangku kritik rakyat terhadap pemerintah itu sah karena demokrasi representatif itu sumbernya kedaulatan di tangan rakyat. Logikanya rakyat tidak melimpahkan kedaulatannya kepada negara. Artinya ketika pemerintah terbentuk setelah pemilu, rakyat tidak hilang kedaulatannya setelah pemerintah terselenggara. Rakyat tetap pegang kedaulatan dan kontrol terhadap kehidupan bernegara dalam politik demokrasi. Itu pendasaran dari kritik rakyat terhadap pemerintah dalam logika demokrasi modern. Kalau pemerintah mengkritik rakyat. Saya nggak tahu pendasarannya. Setahu saya tidak ada di buku Materialisme Dialektika Logika Tan Malaka. Mungkin abangnda sebagai penerusnya mau buat lanjutan pikiran Tan Malaka yang judulnya Materialisme Dialektika Logistik.
“Lagi pula, secara logika kekuasaan dan anggaran, fungsi kritik itu lahir dari relasi kepemilikan. Rakyat itu pemilik negara, sekaligus pihak yang membiayai jalannya pemerintahan lewat pajak dan sumber daya alam. Masa iya pihak yang menggaji dan memberi mandat justru ‘dikritik’ balik oleh pihak yang diberi mandat?”
“Kalau pemerintah yang balik mengkritik rakyat, itu ibarat direksi perusahaan yang marah-marah dan memprotes pemilik saham karena rumah produksinya bocor. Logika perwakilannya jelas terbalik. Jadi, kalau ada gagasan ‘pemerintah mengkritik rakyat’, itu bukan cuma nggak ada di Madilog-nya Tan Malaka, tapi memang nggak masuk di akal sehat demokrasi mana pun.”
Editor: Zuhair
