Jombang – Kala itu, NU lahir ketika K.H. Hasyim Asy’ari memprakrasai para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, untuk menggelar pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya. Dalam pertemuan itu, para kyai membahas suatu upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan.
Guna menegaskan prisip dasar NU, KH. Hasyim Asy’ari lantas merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
Diketahui, sebelum dibentuk secara resmi di kediaman KH. Wahab Chasbullah, sudah ada beberapa organisasi lain dengan nama yang berawalan dengan ‘Nadhlatul’. Di antaranya adalah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Bangsa), Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang), hingga Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran).
Semua organisasi dengan nama awal ‘Nahdlatul’ tersebut diprakarsai oleh KH. Wahab Chasbullah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa beliau adalah tokoh generasi pertama NU. Antropolog Belanda bernama Martin van Bruinessen, dalam buku NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994: 34), juga mengatakan bahwa Kiai Wahab merupakan tokoh utama dalam pendirian NU.
Perjuangannya mendirikan NU dimulai ketika Kiai Wahab dan para kiai Islam-tradisional merasa perlu membentengi Islam di Nusantara karena beberapa tata cara ibadah keagamaan mereka kerap ditentang golongan Islam-reformis yang digawangi misalnya oleh Al-Irsyad dan Muhammadiyah, pada dekade ketiga abad ke-20 itu.
Maka, pada 31 Januari 1926, dikutip dari K.H. Abdul Wahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri NU (1972) karya Saifuddin Zuhri, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab dan memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau “kebangkitan para ulama”. Tanggal 31 Januari 1926 atau juga pada 16 Rajab 1344 Hijriah ditetapkan sebagai hari lahir NU.
Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan terus menyebar – setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.
Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar).
Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konperensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy’ari sebagai Rais Akbar.
Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam “murni”, yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam’iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan.
Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.
Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyah) terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesia-an. pada realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia”.
NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi didalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU.
Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.
Melihat sejarah diatas, dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dan basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983, atas hasil Munas ke-86, telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung didalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Hal tersebut terbukti pada pemilu pasca orde baru tahun 1998, dimana pada pemilu 1998, PKB yang merupakan partai baru dan partai yang menjadi wadah berpolitik warga NU, memperoleh suara yang cukup besar.
Kesatuan suara warga NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama, karena pada pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antar para elite yang ada didalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB khususnya warga NU.
Seperti yang telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu Kiai, Pesantren, dan aktor politiknya. Konflik kepentingan sebenarnya tidak hanya terjadi di masa PKB. Pada saat NU masih berkecimpung dalam dunia politik konflik kepentingan juga sering terjadi, seperti pada saat NU masih bergabung dengan Masyumi dan PPP. Dan sebenarnya, karena hal-hal tersebutlah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926.
NU merasa bahwa dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan. Orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan NU terjerumus kedalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sifatnya hanya sementara. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata.
Selain itu, dengan terjun ke dalam politik, NU takut akan kehilangan tujuan utamanya, yaitu mempersatukan umat Islam ke dalam suatu wadah yang bernama NU, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam politik. Oleh karena itu, pada pemilu 2014 NU tidak lagi menjadi alat pencapai kepentingan para elite-elite politik, yang hanya memanfaatkan kekuatan solidaritas massa NU. Dan menjadikan warga NU yang berada dibawah tercerai berai karena kepentingan para aktor politiknya.
Dalam perjalanan riwayatnya, NU berkembang pesat dan amat terjaga secara tradisional. Kini, NU menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, hidup berdampingan dengan organisasi Islam besar lainnya.
Daftar Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah NU dari Masa ke Masa
Ini adalah daftar Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) dari masa ke masa, sejak berdirinya hingga sekarang.
Muktamar NU ke-1 (Surabaya, 1926):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
H. Hasan Gipo (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-2 (Surabaya, 1927):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
H. Hasan Gipo (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-3 (Surabaya, 1928):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
H. Hasan Gipo (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-4 (Semarang, 1929):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-5 (Pekalongan, 1930):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-6 (Cirebon, 1931):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-7 (Bandung, 1932):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-8 (Jakarta, 1933):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-9 (Banyuwangi, 1934):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-10 (Surakarta, 1935):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-11 (Banjarmasin, 1936):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Achmad Nor (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-12 (Malang, 1937):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Machfudz Siddiq (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-13 (Banten, 1938):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Machfudz Siddiq (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-14 (Magelang, 1939):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Machfudz Siddiq (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-15 (Surabaya, 1940):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Machfudz Siddiq (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-16 (Purwokerto, 1946):
KH. Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)
KH. Nachrowi Tohir (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-17 (Madiun, 1947):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Nachrowi Tohir (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-18 (Jakarta, 1948):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Nachrowi Tohir (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-19 (Palembang, 1951):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Abdul Wahid Hasyim (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-20 (Surabaya, 1954):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Muhammad Dahlan (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-21 (Medan, 1956):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-22 (Jakarta, 1959):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-23 (Surakarta, 1962):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-24 (Bandung, 1967):
KH. Abdul Wahab Hasbullah (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-25 (Surabaya, 1971):
KH. Bisri Syansuri (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-26 (Semarang, 1979):
KH. Bisri Syansuri (Rais Aam)
KH. Idham Chalid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-27 (Situbondo, 1984):
KH. Achmad Siddiq (Rais Aam)
KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-28 (Yogyakarta, 1989):
KH. Achmad Siddiq (Rais Aam), Beliau wafat tahun 1991 kemudian diganti oleh KH. M. Ilyas Ruchiyat menjadi Pjs Rais Aam 1992-1994
KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-29 (Tasikmalaya, 1994):
KH. M. Ilyas Ruchiyat (Rais Aam)
KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-30 (Kediri, 1999):
KH. MA. Sahal Machfudh (Rais Aam)
KH. A. Hasyim Muzadi (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-31 (Surakarta, 2004):
KH. MA. Sahal Machfudh (Rais Aam)
KH. A. Hasyim Muzadi (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-32 (Makassar, 2010):
KH. MA. Sahal Machfudh (Rais Aam), Beliau wafat tahun 2014 kemudian diganti oleh KH. A. Musthofa Bisri menjadi Plt Rais Aam 2014-2015
KH. Said Aqil Siroj (Ketua Tanfidziyah)
Muktamar NU ke-33 (Jombang, 2015 – 2022):
KH. Ma’ruf Amin (Rais Aam)
KH. Said Aqil Siroj (Ketua Tanfidziyah)
Bendahara : H. Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd
Sumber: https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-kepengurusan-pbnu-2022-2027-nnlzc
___
Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)
