Jakarta, Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas. Konflik yang sudah berlangsung lama ini tidak hanya terbatas pada perdebatan internal, tetapi juga melibatkan badan otonom PBNU dan organisasi sayap PKB. Tindakan organisasi sayap ini dipicu oleh tekad kuat PBNU untuk merebut kembali PKB dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Melalui mantan Sekjen PKB, Lukman Eddy, isu muktamar tandingan untuk melengserkan Cak Imin semakin menguat.
PBNU mengklaim bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengembalikan PKB pada nilai-nilai pendiriannya, yang mereka anggap telah dilanggar di bawah kepemimpinan Cak Imin.
Pemicu utama konflik ini adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR-RI terkait Penyelenggaraan Haji 2024, yang mengkritisi kebijakan Kementerian Agama dalam pengalihan kuota haji reguler ke peserta haji khusus. Menteri Agama, Yaqut Cholil Quomas, yang juga adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menjadi sasaran dalam konflik ini. Gus Yahya mengungkapkan bahwa ada dendam pribadi Cak Imin terhadap keluarga besar PBNU. Sebagai tanggapan, PBNU membentuk Pansus tandingan yang bertujuan untuk merebut kembali PKB dan menyingkirkan Cak Imin dari jabatannya.
Konflik ini memuncak saat muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Pada waktu itu, Pagar Nusa dan Banser dikirim ke Bali untuk melakukan apel siaga, yang bertepatan dengan HUT Ke-79 RI. Kehadiran mereka menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat Bali akan potensi bentrok fisik antara PKB dan Banser. PBNU akhirnya meminta penarikan pasukan, namun isu kudeta kembali mencuat dengan adanya rencana muktamar tandingan.
Merespons rencana tersebut, PKB di bawah pimpinan Cak Imin mengerahkan organisasi sayapnya, Garda Bangsa, untuk mempersiapkan skenario konfrontasi. Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menyatakan kesiapan untuk berhadapan dengan badan otonom PBNU, GP Ansor, terkait isu muktamar tandingan. Ia mempertanyakan legitimasi hukum GP Ansor dan Pagar Nusa,
Menanggapi tantangan tersebut, Pagar Nusa dan GP Ansor yang merasa tertantang bahkan berencana menyiapkan arena Pencak Dor untuk pertarungan langsung antara kedua organisasi sayap ini. Komandan Pasukan Inti Pagar Nusa, Gus Malik, menyatakan siap menghadapi Garda Bangsa jika diperintahkan PBNU. “Kami siap turun bersama pasukan Banser dan Ansor kapan pun diperintahkan PBNU,” tutur Gus Malik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2024).
Sementara itu, Kepala Satkornas Banser, Gus Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa Banser siap bergerak atas perintah PBNU. “Kami akan menginstruksikan seluruh Banser se-Nusantara untuk bergerak mengikuti komando kami,” ucap Gus Syafiq.
Konflik antara PKB dan PBNU ini masih jauh dari kata usai, dengan masing-masing pihak tampak siap untuk memperjuangkan posisi mereka. Keterlibatan badan otonom dan organisasi sayap menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan betapa tingginya tensi di antara kedua belah pihak. Apakah konflik ini akan berujung pada solusi damai atau malah eskalasi lebih lanjut, masih menjadi pertanyaan besar di benak
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan secara panjang terkait hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PBNU. Belakangan, hubungan antara kedua entitas ini sedang menjadi perbincangan publik.
Gus Yahya mengatakan, persoalan PBNU-PKB bukan tentang urusan pribadi antara dirinya atau beberapa pengurus PBNU dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar maupun anggota dan kader PKB.
Pernyataan Gus Yahya mengenai hubungan PBNU-PKB selama ini adalah pernyataan kelembagaan yang merupakan hasil dari rapat-rapat, pertemuan, maupun mandat rapat pleno yang telah dilakukan oleh PBNU secara keorganisasian.
“Sikap itu menyatakan hasil dari keputusan-keputusan kolektif dari PBNU, keputusan rapat, diskusi-diskusi yang melibatkan semuanya, khususnya melibatkan Rais Aam (KH Miftachul Akhyar) dan jajaran syuriyah PBNU. Kiai Said Asrori (Katib Aam PBNU) menjadi saksi bahwa semua ini adalah sikap kelembagaan,” kata Gus Yahya saat melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran PWNU dan PCNU se-Indonesia, pada Rabu (14/8/2024).
“Kalau ada kesan ini soal pribadi ya mungkin kita pribadi ya saling kenal, sehingga mungkin ada kesan atau dugaan ini adalah masalah pribadi dalam pergaulan sesama kami. Sekali lagi ini adalah masalah kelembagaan,” tambahnya.
Bukan rebutan kekuasaan
Gus Yahya juga menegaskan bahwa PBNU membentuk tim panel untuk meneliti dan mengkaji hubungan dengan PKB, semata-mata bukan karena ingin merebut kekuasaan atau pengalihan kekuasaan atas partai tersebut.
Ia juga menegaskan, gerakan-gerakan tersebut merupakan bagian dari fungsi PBNU dalam melaksanakan tanggung jawab moralnya atas PKB. Lebih spesifik, Gus Yahya mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk tanggung jawab NU sebagai jam’iyah (organisasi).
“Jadi, PBNU ini bersikap dan bertindak atas nama jam’iyah bukan atas nama orang-orang yang berkumpul di PBNU saja, tapi atas nama jam’iyah secara keseluruhan. Berarti ini adalah bapak-bapak dan teman-teman semua sebagai keseluruhan pengampu dari organisasi NU saat ini,” tegasntegasnya, Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf bersama Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf dalam sebuah konferensi pers di Lobi Gedung PBNU, Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan secara panjang terkait hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PBNU. Belakangan, hubungan antara kedua entitas ini sedang menjadi perbincangan publik.
Gus Yahya mengatakan, persoalan PBNU-PKB bukan tentang urusan pribadi antara dirinya atau beberapa pengurus PBNU dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar maupun anggota dan kader PKB.
Pernyataan Gus Yahya mengenai hubungan PBNU-PKB selama ini adalah pernyataan kelembagaan yang merupakan hasil dari rapat-rapat, pertemuan, maupun mandat rapat pleno yang telah dilakukan oleh PBNU secara keorganisasian.
“Sikap itu menyatakan hasil dari keputusan-keputusan kolektif dari PBNU, keputusan rapat, diskusi-diskusi yang melibatkan semuanya, khususnya melibatkan Rais Aam (KH Miftachul Akhyar) dan jajaran syuriyah PBNU. Kiai Said Asrori (Katib Aam PBNU) menjadi saksi bahwa semua ini adalah sikap kelembagaan,” kata Gus Yahya saat melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran PWNU dan PCNU se-Indonesia, pada Rabu (14/8/2024).
“Kalau ada kesan ini soal pribadi ya mungkin kita pribadi ya saling kenal, sehingga mungkin ada kesan atau dugaan ini adalah masalah pribadi dalam pergaulan sesama kami. Sekali lagi ini adalah masalah kelembagaan,” tambahnya.
Bukan rebutan kekuasaan
Gus Yahya juga menegaskan bahwa PBNU membentuk tim panel untuk meneliti dan mengkaji hubungan dengan PKB, semata-mata bukan karena ingin merebut kekuasaan atau pengalihan kekuasaan atas partai tersebut.
Ia juga menegaskan, gerakan-gerakan tersebut merupakan bagian dari fungsi PBNU dalam melaksanakan tanggung jawab moralnya atas PKB. Lebih spesifik, Gus Yahya mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk tanggung jawab NU sebagai jam’iyah (organisasi).
“Jadi, PBNU ini bersikap dan bertindak atas nama jam’iyah bukan atas nama orang-orang yang berkumpul di PBNU saja, tapi atas nama jam’iyah secara keseluruhan. Berarti ini adalah bapak-bapak dan teman-teman semua sebagai keseluruhan pengampu dari organisasi NU saat ini,” tegasnya.
“Jadi ini semua upaya menunaikan memenuhi tanggung jawab modal dari jam’iyah NU terhadap warga NU khususnya. Lebih khsuus lagi ulama dan kiai NU dan secara umum warga masyarakat lainnya,” imbuh Gus Yahya.
Ia dengan tegas mengatakan, urusan PBNU sebagai organisasi yang mewakili jam’iyah NU se-Indonesia terkait dengan PKB ini, merupakan sebuah ikatan yang mutlak. Sementara partai politik yang lain, kata Gus Yahya, bukan menjadi urusan PBNU.
“Lah bagaimana dulu dengan Masyumi misalnya? Masyumi didirikan sebagai hasil kesepakatan di antara organisasi-organisasi. Jadi bukan NU yang mendirikan. Jadi suatu forum yang didirikan organisasi Islam yang kemudian bersepakat mendirikan Masyumi. Nah ini mirip dengan PPP dulu pada tahun 1973 ketika partai-partai Islam, NU, PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia), Jam’iyatul Washliyah kemudian bergabung dengan mendirikan PPP. Jadi bukan NU sendiri tapi kesepakatan antarormas Islam,” katanya.
Hal itu, kata Gus Yahya, tentu saja berbeda saat NU menjadi partai politik. Sebab NU sebagai jam’iyah memang bergerak menjadi partai politik, bukan mendirikan partai politik.
PKB satu–satunya partai politik yang didirikan NU
Gus Yahya kemudian berpandangan bahwa satu-satunya partai yang secara langsung didirikan oleh jam’iyah NU adalah PKB.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh dan ulama yang ditunjuk serta mendapat mandat resmi dari PBNU pada waktu itu, sehingga semua proses dan dokumen terkait pendirian PKB telah tersedia sebagai bukti resmi.
“Bahkan sesudah itu, PBNU secara resmi menginstruksikan kepada pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang (PC) sampai ke tingkat kecamatan saya kira, MWC, untuk bekerja dalam mewujudkan struktur sampai nasional. Jelas ada surat instruksinya, jelas ada petunjuk teknisnya, dan sebagainya. Ya memang itu jam’iyah NU yang mendirikan PKB,” katanya.
Kemudian setelah berdiri, kata Gus Yahya, PKB dilepas secara struktural. Ia mengatakan bahwa pada waktu itu, NU menyusun berbagai rancangan, termasuk gagasan dasar, nilai-nilai, serta konstitusi dan struktur partai.
Dokumen mengenai pokok-pokok NU tentang reformasi serta mabda siyasi (nilai-nilai dasar) yang menjadi landasan normatif PKB juga telah disiapkan.
BERSAMBUNG
